PEMBANGUNAN KOPERASI

Pembangunan koperasi dapat diartikan sebagai proses perubahan yang menyangkut kehidupan perkoperasian Indonesia guna mencapai kesejahteraan anggotanya. Tujuan pembangunan koperasi di Indonesia adalah menciptakan keadaan masyarakat khususnya anggota koperasi agar mampu mengurus dirinya sendiri (self help).

Pembangunan Koperasi di Negara Berkembang

Masalah-masalah dalam Pembangunan Perkoperasian

1. Perbedaan pendapat masayarakat mengenai Koperasi

2.                Pertumbuhan dan perkembangan koperasi, masih belum mencapai sasaran yang diharapkan, terutama yang menyangkut kemampuan­-nya dalam memberikan pelayanan kepada anggota dan masyarakat golongan ekonomi lemah. Hal itu disebabkan oleh berbagai   masalah baik yang bersumber dari dalam koperasi masing-masing maupun yang bersumber dari luar, baik yang berkaitan dengan aspek kelembagaan, yang berkaitan dengan aspek usaha maupun    yang berkaitan dengan aspek lainnya.

2. Cara mengatasi perbedaan pendapat tersebut

dengan menciptakan 3 kondisi yaitu :

a. Koqnisi

Kepercayaan/ pengetahuan seseorang tentang sesuatu dipercaya dapat mempengaruhi sikap mereka dan pada akhirnya mempengaruhi perilaku/ tindakan mereka terhadap sesuatu. mengubah pengetahuan seseorang akan sesuatu dipercaya dapat mengubah perilaku mereka.

b. Apeksi

Perasaan-perasaan yang terkait di dalamnya seperti meningkatnya rasa kepercayaan diri di dalam melakukan tindakan-tindakan yang melambangkan sebuah keberanian, ada tekad yang kuat di dalam memperjuangkan apa-apa yang menjadi sebuah harapan.
 

c. Psikomotor 

Bentuk-bentuk tindakan yang kuat dan sikap yang tegas untuk mendukung apa yang menjadi harapan dari manusia itu sendiri. Seperti berani melangkah ke wilayah peradilan untuk memperjuangkan hak-ahak yang dimilikinya,

Masa Implementasi UU No.12 Tahun 1967

Tahapan membangun Koperasi :

a. Ofisialisasi

b. De-ofisialisasi

c. Otonomisasi

4. Misi UU No.25 Tahun 1992

merupakan gerakan ekonomi rakyat dalam

rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, 

makmur berlandaskan Pancasila dan UUD1945.

Tahapan Pembangunan Koperasi di Negara

Berkembang menurut :

A. Hanel, 1989

Tahap I : Pemerintah mendukung perintisan

pembentukan organisasi koperasi.

Tahap II : Melepaskan ketergantungan kepada sponsor dan

pengawasan teknis, manajemen dan keuangan secara

langsung dari pemerintah dan atau organisasi yang

dikendalikan oleh pemerintah.

Tahap III : Perkembangan koperasi sebagai organisasi

koperasi yang mandiri.

SUMBER

ocw.gunadarma.ac.id/course/...s1/...koperasi/pembangunan-koperasi

www.bappenas.go.id

http://id.wikipedia.org

 http://indramunawar.blogspot.com/2010/03/hal-yang-terjadi-pada-kognisi-afeksi.html

Nama Kelompok

ANGGRAINI DESTI WULANDARI (20210848) 

KARIMAH PATRYANI (23210835)

MAY PUSPITA SARI (29210044)

NUR FADHILLAH (25210123)  

RAHMI ISMAYANI (25210588)

 

 

Organisasi Manejemen

Organisasi Manejemen

Organisasi mempunyai berbagai macam bentuk dan dibedakan berdasarkan jumlah pemimpin dan pembagian wewenangnya. Organisasi berdasarkan jumlah pemimpinnya adalah organisasi tunggal dan organisasi jamak. Organisasi berdasarkan pembagian wewenang adalah organisasi jalur, fungsional, jalur dan staff, fungsional dan staff, fungsional dan jalur, dan yang terakhir adalah gabungan dari semua yaitu organisasi jalur, fungsional dan staff.

Hirarki Tanggung Jawab

Hanel

Suatu sistem sosial ekonomi atau sosial tehnik yang terbuka dan berorientasi pada tujuan: Sub sistem koperasi, individu (pemilik dan konsumen akhir), Pengusaha Perorangan/kelompok ( pemasok / supplier), Badan Usaha yang melayani anggota dan masyarakat

Ropke :

Identifikasi Ciri Khusus, Kumpulan sejumlah individu dengan tujuan yang sama (kelompok koperasi), Kelompok usaha untuk perbaikan kondisi sosial ekonomi (swadaya kelompok koperasi), Pemanfaatan koperasi secara bersama oleh anggota (perusahaan koperasi).

Koperasi bertugas untuk menunjang kebutuhan para anggotanya (penyediaan barang dan jasa). Sub system Anggota Koperasi: Badan Usaha Koperasi, Organisasi Koperasi

Di Indonesia :

Bentuk : Rapat Anggota, Pengurus, Pengelola dan Pengawas Rapat Anggota,

• Wadah anggota untuk mengambil keputusan

• Pemegang Kekuasaan Tertinggi, dengan tugas :

• Penetapan Anggaran Dasar

• Kebijaksanaan Umum (manajemen, organisasi & usaha koperasi)

• Pemilihan, pengangkatan & pemberhentian pengurus

• Rencana Kerja, Rencana Budget dan Pendapatan serta pengesahan Laporan Keuangan

• Pengesahan pertanggung jawaban

• Pembagian SHU

• Penggabungan, pendirian dan peleburan

Pengurus

• Tugas

• Mengelola koperasi dan usahanya

• Mengajukan rancangan Rencana kerja, budget dan belanja koperasi

• Menyelenggaran Rapat Anggota

• Mengajukan laporan keuangan & pertanggung jawaban

• Maintenance daftar anggota dan pengurus

• Wewenang

• Mewakili koperasi di dalam & luar pengadilan

• Meningkatkan peran koperasi

Pengawas

• Perangkat organisasi yang dipilih dari anggota dan diberi mandat untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya organisasi & usaha koperasi

UU 25 Th. 1992 pasal 39 : Bertugas untuk melakukan pengawasan kebijakan dan pengelolaan koperasi, Berwenang untuk meneliti catatan yang ada & mendapatkan segala keterangan yang diperlukan

Pengelola

• Karyawan / Pegawai yang diberikan kuasa & wewenang oleh pengurus

• Untuk mengembangkan usaha dengan efisien & profesional

Hubungannya dengan pengurus bersifat kontrak kerja, Diangkat & diberhentikan oleh pengurus

Manajemen

Menggunakan gaya manajemen yang partisipatif, Terdapat pola job description pada setiap unsur dalam koperasi, Setiap unsur memiliki ruang lingkup keputusan yang berbeda (decision area), Seluruh unsur memiliki ruang lingkup keputusan yang sama (shared decision areas)

ANGGOTA KOPERASI

Diatur dalam UU No. 25 Tahun 1992 pasal 17 – 20

- Orang-orang

- Badan HUkum Koperasi.

Kewajiban Para Anggota, meliputi :

-           Mengamalkan asas, landasan dan sendi Koperasi.

-           Menghadiri dan aktif dalam Rapat Anggota.

-           Melunasi simpanan yang telah ditentukan.

-           Aktif dalam proses usaha koperasi

-           Mengikuti pendidikan yang diadakan tentang    perkoperasian.

-           Kewajiban bersama atas kerugian yang diderita.

Hak Para Anggota, meliputi :

- Menghadiri RAT sekaligus menyampaikan gagasan.

- Memilih / dipilih menjadi anggota pengurus / badan penasehat.

- Mendapatkan pelayanan yang sama

- Melakukan pengawasan jalannya koperasi

- Menerima bagian dari SHU

- Mengemukakan pendapat / saran dalam Rapat.

- Menuntut diadakannya RA berdasar AD / ART

Berhenti / diberhentikan sebagai anggota :

* Minta berhenti atas kmauan sendiri

* Meninggal dunia.

* Di berhentikan oleh pengurus, karena :

- Tidak lagi memenuhi syarat keanggotaan koperasi

- Merugikan Koperasi.

RAPAT ANGGOTA

Diatur dalam UU No. 25 Tahun 1992 Pasal 22

( 1 )  Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi.

( 2 )  Rapat Anggota dihadiri oelh anggota yang pelaksanaannya diatur dalam angagaran Dasar.

Dalam Rapat Anggota menetapkan:

- Anggaran Dasar ( AD ) / Anggaran Rumah Tangga ( ART )

- Kebijaksanaan Umum KOperasi.

- Pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian pengurus, badan Pemeriksa, dan Dewan Penasehat / pengawas.

- Rencana Kerja, APB Joperasi dan pengesahan laporan keuangan.

- Pengesahan pertanggungjawaban pengurus.

- Pembagian Sisa hasil Usaha.

Pengabungan, peleburan pendirian dan pembubaran koperasi.

PENGURUS

Pasal 29 ayat 2 UU No. 25 Tahun 1992 menyebutkan “ Pengurus merupakan pemegang kuasa rapat Anggota.

Pasal 30 memerinci weweang dan tanggung jawab ( tugas )

Tugas Pengurus

- Mengelola Koperasi dan Usahanya.

- Mengajukan rencana kerja serta APB KOperasi.

- Menyelenggarakan Rapat Anggota.

- Mengajukan Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban tugas.

- Menyelengarakan pembukuan keuangan.

- Memelihara buku daftar anggota dan pengurus.

Wewenang Pengurus

- Mewakili Koperasi di dalam maupun diluar pengadilan.

- Memutuskan penerimaan atau penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar.

- Melakukan tindakan dan uapaya bagi kepentingan dan kemanfaatan Koperasi.

Pasal 32 ayat 1 UU No 25 Tahun 1992 disebutkan  :

“ Pengurus Koperasi dapat mengangkat pengelola yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha. “

Pengelola ini disebut dengan ‘Manajer’.  Rencana pengangkatan harus diajukan dan mendapat persetujuan  Rapat Anggota dan pengangkatan harus disertai Dasar HUkum.

MANAJER / PENGELOLA

Pengelola ( Manajer ) koperasi adalah mereka yang diangkat dan diperhentikan oleh pengurus untuk mengembangkan koperasi secara efisien dan profesional.

Kedudukan pengelola adalah sebagai karyawan / pegawai yang diberi kuasa dan weweang oleh pengurus.

Tugas dan tanggung jawan pengelola :

- Membantu memberikan usulan kepada pengurus dalam menyusun perencanaan.

- Merumuskan pola pelaksanaan kebijaksanaan pengurus secara efektif dan efisien.

- Membantu pegurus dalam menyusun uraian tugas bawahannya.

- Menentukan standart kualifikasi dalam pemilihan dan promosi pegawai.

PENGAWAS / BADAN PEMERIKSA

Pasal 38 dan Pasal 39 UU No 25 Tahun 1992

Pasal 38

Pengawas bertugas :

a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi.

b. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasan.

2. Pengawas berwenang :

a. Meneliti catatan yang ada pada koperasi.

b. Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.

Sumber :

http://pwkorganization.blogspot.com/2011/08/bentuk-organisasi.html

http://belajarmanagement.wordpress.com/2010/02/24/bentuk-bentuk-organisasi/

http://vhi3y4.wordpress.com/2009/12/04/bentuk-organisasi-hirarki-tanggung-jawab-pola-manajemen/

Nama Kelompok :

ANGGRAINI DESTI WULANDARI (20210848) 

KARIMAH PATRYANI (23210835)

MAY PUSPITA SARI (29210044)

NUR FADHILLAH (25210123)  

RAHMI ISMAYANI (25210588)

LEMBAGA KOPERASI (TUJUAN, JENIS, DAN HAK HUKUM)

Tujuan dan fungsi koperasi

Sebelum membahas tujuan dan fungsi sebuah lembaga koperasi, secara garis besarnya lembaga koperasi merupakan sebuah lembaga keuangan yang berazaskan kekeluargaan dan bergotong-royong. Dan tujuannyapun tak lain untuk meningkatkan taraf ekonomi anggotanya dan masyarakat sekitar.

Ada 3 hal penting tujuan sebuah lembaga didirikan :

·         Memaksimumkan Keuntungan, sebuah lembaga harus mampu memaksimalkan keuntungan yg didapat untuk meningkatkan kualitasnya, anggota maupun sekitarnya.

·         Memaksimumkan Nilai Perusahaan, setelah sebuah lembaga mendapatkan keuntungan maksimal, lembaga itupun harus melaksanakan nilai2 yang diemban sejak didirikan.

·         Meminimumkan Biaya, untuk melaksanakan ke2 poin tersebut sebuah lembaga harus mampu memanfaatkan resource yang ada ataupun yang terbatas untuk mengefisiensikan pelaksanaannya.

Lembaga koperasi di indonesia juga menerapkan hal tersebut, namun dalam pelaksanaanya lembaga koperasi berazaskan kekeluargaan, sehingga dalam usaha mendapatkan keuntungan yang maksimal keuntungan tersebut tidak semata2 untuk pengurus namun untuk kebaikan anggotanya juga. Nilai2 sosial dan tujuan peningkatan taraf ekonomi masyarakat ditegakkan (tidak korupsi).

Secara lebih detailnya konsep serta rincian mengenai koperasi sebagai beriku seperti kutipan dari “jurnal universitas gunadarma”

Teori Laba pada Success Koperasi:

·         Konsep laba dalam koperasi adalah SHU; semakin tinggi partisipasi anggota, maka semakin tinggi manfaat yang diterima.

·         Innovation theory of profit; perolehan laba yang maksimal karena adanya keberhasilan organisasi dalam melakukan inovasi terhadap produknya.

·         Managerial Efficiency Theory of profit; organisasi yang dikelola dengan efisien akan meraih laba di atas rata-rata laba normal.

Status & Motif Anggota

·         Anggota sebagai pemilik (owners) dan sekaligus pengguna (users/customers)

·         Owners : menanamkan modal investasi

·         Customers : memanfaatkan pelayanan usaha koperasi dengan maksimal

·         Kriteria minimal anggota koperasi

·         Tidak berada di bawah garis kemiskinan & memiliki potensi ekonomi

·         Memiliki pola income reguler yang pasti

Bisnis Koperasi

·         Usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan kesejahteraan anggota.

·         Dapat memberikan pelayanan untuk masyarakat (bila terdapat kelebihan kapasitas; dalam rangka optimalisasi economies of scale).

·         Usaha dan peran utama dalam bidang sendi kehidupan ekonomi rakyat.

Dan sejara jelas tujuan dan azas koperasi Indonesia telah tercantum di UU pasal 25 tahun 1992 ayat 2 dan 3, yg tertulis :

 Pasal 2 
Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 atas asas kekeluargaan.

Pasal 3 
Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perkeonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan Undang-Undang Dasar 1945. 

Jenis dan Bentuk Koperasi 
Koperasi sebagai lembaga keuangan memiliki jenis dan bentuk-bentuknya sendiri sesuai dengan tujuan didirikannya suatu koperasi tersebut, di Indonesia lembaga koperasi berjenis sesuai tujuan bidangnya, seperti koperasi simpan-pinjam, koperasi peternaka, dll.

Mengapa lembaga tersebut didirikan dengan 1 bidang saja?
Yaa,, karena di Indonesia memiliki sumber ekonomi yang banyak, masyarakat kita berpenghasilan dari berbagai bidang, karena sifat sumber ekonomi kita yang berbeda di setiap daerah. Didirikan koperasi perikanan di daerah pesisir pantai, koperasi pertanian di daerah perkabunan, dan koperasi konsumsi di daerah peningkatan taraf hidup masyarakat untuk keperluan konsumsi.


Contoh jenis koperasi menurut PP no.60/1959 :
Koperasi Desa
Koperasi Pertani
Koperasi Peternakan
Koperasi Perikan
Koperasi Kerajinan/Industri
Koperasi Simpan Pinjam
 Koperasi Konsumsi 

Konsep Penggolongan Koperasi (Undang – Undang No. 12 /67 pasal 17)

1.      Penjenisan Koperasi didasarkan pada kebutuhan dari dan untuk efisiensi suatu golongan dalam masyarakat yang homogeny karena kesamaan aktivitas /kepentingan ekonominya guna mencapai tujuan bersama anggota-anggotanya.

2.      Untuk maksud efisiensi dan ketertiban, guna kepetingan dan perkembangan Koperasi Indonesia, di tiap daerah kerja hanya terdapat satu Koperasi yang sejenis dan setingkat.

BENTUK KOPERASI (SESUAI PP No. 60 Tahun 1959)

Terdapat 4 bentuk Koperasi , yaitu:

a. Koperasi Primer, di setiap desa ditimbuhkan koperasi desa

b. Koperasi Pusat, di setiap daerah tingkat II ditumbuhkan pusat koperasi

c. Koperasi Gabungan, di setiap daerah tingkat I ditumbuhka gabungan koperasi

d. Koperasi Induk, di ibukota ditumbuhkan pusat koperasi

Dalam hal ini, bentuk Koperasi masih dikaitkan dengan pembagian wilayah administrasi. Sehingga seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya koperasi memiliki jenis yang berbeda, dan contohnya di Indonesia yang memiliki jenis koperasi sesuai daerah dan ciri2 fisik daerah  tersebut.

sumber referensi : jurnal ocw fakultas ekonomi gunadarma

Nama Kelompok :
Anggraini Desti Wulandari
Karimah
May Puspitasari
Nur Fadhillah
Rahmi Ismayani

Koperasi simpan pinjam jasa (kospin jasa)

Cipulir              :   jl.raya raya 24D Jakarta selatan 021-7254513

Ciledug             :  jl. Hos cokroaminoto no.8 komp. Ruko anugrah 38 ciledug tangerang   banten 0281 734         5854, 7345480

Susunan pengurus koperasi simpan pinjam jasa

Periode 2011-2015

Ketua umum                             : H.A Zaky Arslan Djunaid (Pekalongan)

Wakil ketua umum                    : H.M Andy Arslan, SE (Jakarta)

Ketua I                                     : Lukito sindoro / liauw Yang Sin (Klaten)

Ketua II                                   : H. teguh Suhardim BA (Weleri)

Ketua                                       : H. Marsidi, SH (Solo)

Sekretaris umum                       : H. sachroni (Pekalongan)

Wakil sekretaris umum  : H A. alf ARSLAN, SE (Pekalongan)

Sekretaris I                               : Hali Mukti, SH, H.Hum. (Solo)

Sekretaris II                             : Kadafi Yahya (Bogor)

Bendahara Umum                     : H. Taufik kariem (pekalongan)

Wakil bendahara umum            : Budi Setiawan / Yap Yun foe (Batang)

Bendahara I                              : H. Nadhirin Maskha (Tegal)

Bendahara II                            : H. Baidhowi (pemalang)

Bendahari III                            : Ir. Ong umar yadi MM (Purwokerrto)

SEJARAH SINGKAT

            Koperasi simpan pinjam jasa didirak oleh para pengusaha kecil dan menengah pada decade 1970-an yang memberi solusi dalam mengatasi kesulitan untuk mendapatkan bantuan permodalan karena pada umumnya mereka mengelola usahanya secara tradisional

            Untuk mengatasi kesuliitan tersebut pada tanggal 13 desember 1973 dikediaman bapak H.A Djunaid (Alm) seorang tokoh koperasi nasional, diadakan pertemuan yang terdiri dari tokoh masyarakat dari ketiga etnis : pribumi, keturunan cina, keturunan arab mereka sepakat membentuk koperasi yang usahanya dalam bidang simpan pinjam. Dan atas dasar kesepakatan, koperasi itu diberi nama “JASA” dengan harapan agar dapat memberikan jasa dan manfaat bagi anggota, gerakan koperasi, masyarakat lingkungan, dan pemerintah.

            Sejak berdiri sampai sekarang mengikutsertakan secara aktif semua pihak dan golongan tanpa membedakan suku, ras, golongan darah, dan agama. Semata-mata hanya untuk bersatu padu dalam hidup berdampingan untuk memecahkan masalah dibidang ekonomi secara bersama-sama dalam satu wadah koperasi. Untuk itulah koperasi simpan pinjam jasa mendapat predikat “koperasi kesatuan bangsa”.

Visi

            Terwujudnya koperasi simpan pinjam yang mandiri dan tangguh dengan berlandaskan amanah dalam membangun konomi bersama dan berkeadilan di Indonesia.

Misi

            Upaya untuk mewujudkan Visi koperasi simpan pinjam melakukan aktifitas sebagai berikut :

1. Mengajak selluruh potensi yang ada dalam masyarakat dengan tanpa membedakan suku, ras, golongan, dan agama agar mereka dapat bersama-sama bersatu padu dan beritikat baik dalam membangun ekonomi kerakyatan secara bergotong-royong dalam membentuk koperasi.
2. Membantu para pedagang kecil dan menengah di dalam mobilisasi permodalan demi kelancaran usaha sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan mereka

Nama Kelompok : 

Anggraini Desty Wulandari

Karimah Partyani

Mey Puspitasari

Nur Fadhillah

Rahmy Ismayani

Kelas : 2EB10

SEJARAH PERKEMBANGAN KOPERASI

SEJARAH LAHIRNYA KOPERASI

Sejarah singkat gerakan koperasi bermula pada abad ke-20 yang pada umumnya merupakan hasil dari usaha yang tidak spontan dan tidak dilakukan oleh orang-orang yang sangat kaya. Koperasi tumbuh dari kalangan rakyat, ketika penderitaan dalam lapangan ekonomi dan sosial yang ditimbulkan oleh sistem kapitalisme semakin memuncak. Beberapa orang yang penghidupannya sederhana dengan kemampuan ekonomi terbatas, terdorong oleh penderitaan dan beban ekonomi yang sama, secara spontan mempersatukan diri untuk menolong dirinya sendiri dan manusia sesamanya.

Dalam kemiskinan dan kemelaratan ini, muncul kesadaran masyarakat untuk memperbaiki nasibnya sendiri dengan mendirikan koperasi. Pada tahun 1844 lahirlah koperasi pertama di Inggris yang terkenal dengan nama Koperasi Rochdale di bawah pimpinan Charles Howart. Di Jerman, pada tahun 1818 – 1888 oleh Frederich Willhelm Raiffeisen dan Hermann Schulze pada tahun 1808 – 1883, memelopori Koperasi Simpan Pinjam.dan pada tahun 1896 di London terbentuklah ICA (International Cooperative Alliance) maka koperasi telah menjadi suatu gerakan internasional.  Di Perancis, muncul tokoh-tokoh kperasi seperti Charles Fourier, Louis Blance, dan Ferdinand Lassalle. Demikian pula di Denmark. Denmark menjadi Negara yang paling berhasil di dunia dalam mengembangkan ekonominya melalui koperasi.

Sejarah Perkembangan Koperasi di Indonesia

Sejak lama bangsa Indonesia telah mengenal kekeluargaan dan kegotongroyongan yang dipraktekkan oleh nenek moyang bangsa Indonesia. Kebiasaan yang bersifat nonprofit ini, merupakan input untuk Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 yang dijadikan dasar/pedoman pelaksanaan Koperasi. Kebiasaan-kebiasaan nenek moyang yang turun-temurun itu dapat dijumpai di berbagai daerah di Indonesia di antaranya adalah Arisan untuk daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur, paketan, mitra cai dan ruing mungpulung daerah Jawa  Barat, Mapalus di daerah Sulawesi Utara, kerja sama pengairan yang terkenal dengan Subak untuk daerah Bali, dan Julo-julo untuk daerah Sumatra Barat merupakan sifat-sifat hubungan sosial, nonprofit dan menunjukkan usaha atau kegiatan atasdasar kadar kesadaran berpribadi dan kekeluargaan.Bentuk-bentuk ini yang lebih bersifat kekeluargaan, kegotongroyongan, hubungan social, nonprofit dan kerjasama disebut Pra Koperasi. Pelaksanaan yang bersifat pra-koperasi terutama di pedesaan masih dijumpai, meskipun arus globlisasi terus merambat ke pedesaan. Dalam kemiskinan dan kemelaratan ini, muncul kesadaran masyarakat untuk memperbaiki nasibnya sendiri dengan mendirikan koperasi. Pada tahun 1844 lahirlah koperasi pertama di Inggris yang terkenal dengan nama Koperasi Rochdale di bawah pimpinan Charles Howart. Di Jerman, Frederich Willhelm Raiffeisen dan Hermann Schulze memelopori Koperasi Simpan Pinjam. Di Perancis, muncul tokoh-tokoh kperasi seperti Charles Fourier, Louis Blance, dan Ferdinand Lassalle. Demikian pula di Denmark. Denmark menjadi Negara yang paling berhasil di dunia dalam mengembangkan ekonominya melalui koperasi. Koperasi memang lahir dari penderitaan sebagai mana terjadi di Eropa pertengahan abad ke-18. Di Indonesia pun koperasi ini lahir sebagai usaha memperbaiki ekonomi masyarakat yang ditindas oleh penjajah pada masa itu. Untuk mengetahui perkembangan koperasi di Indonesia, sejarah perkembangan koperasi Indonesia secara garis besar dapat dibagi dalam “ dua masa ”, yaitu masa penjajahan dan masa kemerdekaan.

Masa Penjajahan

Di masa penjajahan Belanda, gerakan koperasi pertama di Indonesia lahir dari inisatif tokoh R. A. Wiriaatmadja pada tahun 1986. Wiriaatmadja, patih Purwokerto ( Banyumas ) ini berjasa menolong para pegawai, pedagang kecil dan petani dari hisapan lintah darat melalui koperasi. Beliau dengan bantuan E. Sieberg, Asisten Residen Purwokerto, mendirikan Hulp-enSpaar Bank. Cita-cita Wiriaatmadja ini juga mendapat dukungan dari Wolf van Westerrode, pengganti Sieberg. Mereka mendirikan koperasi kredit sistem Raiffeisen.

Pergerakan koperasi selam penjajahan Belanda tidak dapat berjalan lancer. Pemerintah Belanda selalu berusaha menghalanginya, baik secara langsug maupun tidak langsung. Selain itu, kesadaran masyarakat atas koperasi sangat rendah akibat penderitaan yang dialaminya. Untuk membatasi laju perkembangan koperasi, pemerintah Belanda mengeluarkan peraturan koperasi Besluit 7 April No. 431 tahun 1915. Berdasarkan peraturan ini rakyat tidak mungkin mendirikan koperasi karena :

1. mendirikan koperasi harus mendapat izin dari gubernur jenderal
2. akta dibuat dengan perantaraan notaris dan dalam bahasa Belanda
3. ongkos materai sebesar 50 golden
4. hak tanah harus menurut hukum Eropa
5. harus diumumkan di Javasche Courant yang biayanya juga tinggi

Peraturan ini mengakibatkan munculnya reaksi dari kaum pergerakan nasional dan para penganjurkoperasi. Oleh karena itu, pada tahun 1920 pemerintah Belanda membentuk “ Panitia Koperasi ” yang diketuai oleh J. H. Boeke. Panitia ini ditugasi untuk meneliti mengenai perlunya koperasi. Setahun kemudian, panitia itu memberikan laporan bahwa koperasi perlu dikembangkan. Pada tahun 1927 pemerintah mengeluarkan peraturan No. 91 yang lebih ringan dari perturan 1915. isi peraturan No. 91 antara lain :

1. akta tidak perlu dengan perantaraan notaries, tetapi cukup didaftarkan pada Penasehat Urusan Kredit Rakyat dan Koperasi serta dapat ditulis dalam bahasa daerah
2. ongkos materai 3 golden
3. hak tanah dapat menurut hukum adat
4. berlaku untuk orang Indonesia asli, yang mempunyai hak badan hukum secara adat

Dengan keluarnya peraturan ini, gerakan koperasi mulai tumbuh kemabli. Pada tahun 1932, Partai Nasional Indonesia mengadakan kongres koperasi di Jakarta. Pada tahun 1933, pemerintah Belanda mengeluarkan lagi peraturan No. 108 sebagai pengganti peraturan yang dikeluarkan pada tahun 1915. Peraturan ini merupakan salinan dari peraturan koperasi Belanda tahun1925, sehingga tidak cocok dan sukar dilaksanakan oleh rakyat. Pada masa penjajahan Jepang, koperasi mengalami nasib yang lebih buruk. Kamntor Pusat Jawatan Koperasi diganti oleh pemerintah Jepang menjadi Syomin Kumiai Cou Jomusyo dan Kantor Daerah diganti menjadi Syomin Kumiai Saodandyo. Kumiai yaitu koperasi model Jepang, mula-mula bertugas untuk mendistribusikan barang-barang kebutuhan rakyat. Hal ini hanya alat dari Jepang untuk mengumpulkan hasil bumi dan barang-barang kebutuhan untuk Jepang. Walau hanya berlangsung selama 3,5 tahun tetapi rakyat Indonesia mengallami penderitaan yang jauh lebih dahsyat. Jadi, dalam masa penjajahan Jepang koperasi Indonesia dapat dikatakan mati.

Masa Kemerdekaan

Pada awal kemerdekaan, koperasi berfungsi untuk mendistribusikan keperluan masyarakat sehari-hari di bawah Jawatan Koperasi, Kementerian Kemakmuran. Pada tahun 1946, berdasarkan hasil pendaftaran secara sukarela yang dilakukan Jawatan Koperasi terdapat sebanyak 2.500 buah koperasi. Koperasi pada saat itu dapat berkembang secara pesat.

Namun karena sistem pemerintahan yang berubah-ubah maka terjadi titik kehancuran koperasi Indonesia menjelang pemberontakan G30S / PKI. Partai-partai memenfaatkan koperasi untuk kepentingan partainya, bahkan ada yang menjadikan koperasi sebagai alat pemerasan rakyat untuk memperkaya diri sendiri, yang dapat merugikan koperasi sehingga masyarakat kehilangan kepercayaannya dan takut menjadi anggota koperasi.

Pembangunan baru dapat dilaksanakan setelah pemerintah berhasil menumpas pemberontakan G30S / PKI. Pemerintah bertekad untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. 

Pada tanggal 12 Juli 1947, pergerakan koperasi di Indonesia mengadakan Kongres Koperasi yang pertama di Tasikmalaya. Hari ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia^.

Kongres Koperasi I menghasilkan beberapa keputusan penting, antara lain :

1. mendirikan sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia ( SOKRI )
2. menetapkan gotong royong sebagai asas koperasi
3. menetapkan pada tanggal 12 Juli sebagai hari Koperasi

Akibat tekanan dari berbagai pihak misalnya Agresi Belanda, keputiuasab Kongres Koperasi I belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Namun, pada tanggal 12 Juli 1953, diadakanlah Kongres Koperasi II di Bandung, yang antara lain mengambil putusan sebagai berikut :

1. Membentuk Dewan Koperasi Indonesia ( Dekopin ) sebagai pengganti SOKRI
2. Menetapkan pendidikan koperasi sebagai salah satu mata pelajaran di sekolah
3. Mengangkat Moh. Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia
4. Segera akan dibuat undang-undang koperasi yang baru

Hambatan-hambatan bagi pertumbuhan koperasi antara lain disebabkan oleh hal-hal berikut :

1. kesadaran masyarakat terhadap koperasi yang masih sangat rendah
2. pengalaman masa lampau mengakibtakan masyarakat tetap merasa curiga terhadap koperasi
3. pengetahuan masyarakat mengenai koperasi masih sangat rendah

Untuk melaksanakan program perkoperasian pemerintah mengadakan kebijakan antara lain :

1. menggiatkan pembangunan organisasi perekonomian rakyat terutama koperasi
2. memperluas pendidikan dan penerangan koperasi
3. memberikan kredit kepada kaum produsen, baik di lapangan industri maupun pertanian yang bermodal kecil

Organisasi perekonomian rakyat terutama koperasi sangat perlu diperbaiki. Para pengusaha dan petani ekononmi lemah sering kali menjadi hisapan kaum tengkulak dan lintah darat. Cara membantu mereka adalah mendirikan koperasi di kalangan  mereka. Dengan demikian pemerintah dapat menyalutrkan bantuan berupa kredit melalui koperasi tersebut. Untuk menanamkan pengertian dan fubgsi koperasi di kalangan masyarakat diadakan penerangan dan pendidikan kader-kader koperasi.

Artikel dikutip dari

http://community.gunadarma.ac.id/blog/view/id_1893/title_sejarah-koperasi-perkembangan-di-indonesia/
http://www.kba.averroes.or.id/artikel-bisnis/sejarah-perkembangan-koperasi-di-indonesia.html

http://id.wikipedia.org/wiki/Koperasi

Nama Kelompok

ANGGRAINI DESTI WULANDARI (20210848) 

KARIMAH PATRYANI (23210835)

MAY PUSPITA SARI (29210044)

NUR FADHILLAH (25210123)

RAHMI ISMAYAN (25210588)

ALIRAN KOPERASI

LATAR BELAKANG TIMBULNYA ALIRAN KOPERASI

Pada saat ini dengan globalisasi dan runtuhnya perekonomian

sosialis di Eropa Timur serta terbukanya Afrika, maka gerakan koperasi

didunia telah mencapai suatu status yang menyatu diseluruh dunia.

Pada akhir 1980an, koperasi dunia mulai gelisah dengan proses globalisasi

& liberalisasi ekonomi dimana-mana.

Hingga tahun 1992,kongres ICA diTokyo melalui pidato presiden ICA

(Lars Marcus) masih melihat perlunya koperasi melihat pengalaman

swasta.

Pada tahun 1995,gerakan koperasi menyelenggarakan kongres koperasi

diManchester Inggris & melahirkan suatu landasan baru yang dinamakan

International Cooperative Identity Statement (ICIS) yang menjadi

dasar tentang pengertian prinsip & nilai dasar koperasi untuk menjawab

tantangan globalisasi.

 Secara umum aliran koperasi yang dianut oleh berbagai negara di dunia dapat dikelompokan berdasarkan peran gerakan koperasi dalam system perekonomian dan hubungnnya dengan pemerintah. Paul Hubert Casselman membaginya menjadi 3 aliran :

Aliran Yardstick

• Dijumpai pada negara-negara yang berideologi kapitalis atau yang menganut perekonomian Liberal.

• Koperasi dapat menjadi kekuatan untuk mengimbangi, menetralisasikan dan mengoreksi

• Pemerintah tidak melakukan campur tangan terhadap jatuh bangunnya koperasi di tengah-tengah masyarakat. Maju tidaknya koperasi terletak di tangan anggota koperasi sendiri

• Pengaruh aliran ini sangat kuat, terutama dinegara-negara barat dimana industri berkembang dg pesat. Spt di AS, Perancis, Swedia, Denmark, Jerman, Belanda dll.

Aliran Sosialis

• Koperasi dipandang sebagai alat yang paling efektif untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, disamping itu menyatukan rakyat lebih mudah melalui organisasi koperasi.

• Pengaruh aliran ini banyak dijumpai di negara-negara Eropa Timur dan Rusia

Aliran Persemakmuran (Commonwealth)

• Koperasi sebagai alat yang efisien dan efektif dalam meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat.

• Koperasi sebagai wadah ekonomi rakyat berkedudukan strategis dan memegang peranan utama dalam struktur perekonomian masyarakat

• Hubungan Pemerintah dengan gerakan koperasi bersifat “Kemitraan (partnership)”, dimana pemerintah bertanggung jawab dan berupaya agar iklim pertumbuhan koperasi tercipta dengan baik.

SUMBER

ahim.staff.gunadarma.ac.id

http://abbinoto.wordpress.com/2009/12/22/rangkuman-koperasi-bab-1/

http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2009/12/latar-belakang-timbulnya-aliran-koperasi-2/

Nama Kelompok

ANGGRAINI DESTI WULANDARI (20210848) 

KARIMAH PATRYANI (23210835)

MAY PUSPITA SARI (29210044)

NUR FADHILLAH (25210123)  

RAHMI ISMAYAN (25210588)